TULUNGAGUNG, pgritulungagung.or.id. — Rabu (11/2), pukul 12.00 WIB, halaman DPRD Tulungagung yang biasanya lengang berubah riuh oleh ribuan guru berseragam batik PGRI yang datang berombongan namun tertib. Beberapa berdiri berkelompok, sebagian mengisi badan jalan duduk khidmat melafalkan istigotsah. Diantara mereka, ada yang masih mengenakan seragam sekolah—datang selepas mengajar, membawa lelah yang belum sempat ditanggalkan.
Mereka adalah guru-guru PPPK paruh waktu, lebih dari seribu orang yang menuntut kesejahteraan layak bagi kehidupannya. Dari luar, mungkin yang terlihat hanya kerumunan. Namun di balik itu, ada cerita tentang cicilan rumah yang jatuh tempo, susu bayi yang harus dibeli, dan dapur yang tetap harus mengepul.

Di ruang rapat Komisi A DPRD Tulungagung, perwakilan guru duduk berhadapan dengan para legislator dan eksekutif. Audiensi itu digelar untuk membahas tuntutan perbaikan kesejahteraan yang dinilai belum layak.
Di luar ruangan, ribuan guru lain mengawal dengan sabar. Mereka tak berteriak berlebihan, tapi memanjatkan istigotsah mengetuk langit untuk terkabulnya tuntutan mereka. Yang mereka bawa bukan sekadar tuntutan, melainkan harapan agar suara mereka tak lagi menguap begitu saja.

Suryono, M.Pd., Sekretaris PGRI Tulungagung, dalam kesempatan itu menyampaikan kegelisahan yang lama terpendam. Ia mengingatkan bahwa guru memikul tanggung jawab membangun sumber daya manusia unggul, tetapi di saat yang sama harus menghidupi keluarga. Perubahan status dari honorer menjadi PPPK paruh waktu, katanya, belum dan tidak selalu membawa perbaikan pendapatan yang berarti.
Sebagian bahkan tak lagi menerima tambahan penghasilan pegawai karena tak memenuhi syarat minimal 24 jam mengajar per minggu. Angka-angka itu terasa getir. Guru PPPK paruh waktu jenjang SD menerima sekitar Rp350 ribu per bulan, sementara jenjang SMP sekitar Rp400 ribu tanpa tunjangan tambahan. Jumlah yang mungkin cukup untuk membayar listrik dan membeli beras beberapa hari, tetapi jauh dari cukup untuk membiayai kehidupan keluarga sebulan penuh.

Di tengah suasana itu, Muhadi, M.Pd., Ketua PGRI Tulungagung, berdiri menyampaikan sambutan setelah rapat dengar pendapat. Suaranya tidak meninggi, tetapi tegas. Ia meminta agar realisasi tuntutan tersebut segera diwujudkan.
“Mereka adalah manusia. Mereka memiliki tanggungan kehidupan sehari-hari yang harus dipenuhi—beli susu untuk bayi, menunaikan cicilan rumah, cicilan kendaraan, dan lain-lain. Sementara penghasilan PPPK paruh waktu masih tak layak,” ujarnya.
Kalimat itu meluncur sederhana, tanpa retorika berlebihan. Namun, diantara para guru yang mendengarkan ada beberapa mengangguk pelan. Ada yang menunduk, ada yang menangis sesenggukan, ada yang menatap jauh ke halaman kantor dewan. Di balik profesi yang kerap disebut “pahlawan tanpa tanda jasa”, mereka tetap manusia biasa—dengan anak yang menunggu di rumah, orang tua yang harus dirawat, dan kebutuhan yang tak bisa ditunda.

Dalam audiensi tersebut, PGRI Tulungagung menyampaikan sejumlah tuntutan: peningkatan kesejahteraan PPPK paruh waktu, realisasi tunjangan fungsional PPPK angkatan 2023, realisasi Tapera bagi seluruh PPPK, hingga pembayaran Tunjangan Profesi Guru 100 persen dan gaji ke-13 tahun 2025 bagi guru ASN, baik PNS maupun PPPK. Deretan tuntutan itu bukan sekadar daftar administrasi. Ia adalah cermin dari upaya panjang memperjuangkan martabat profesi dan hak guru dan tenaga kependidikan.
Sore usai itu, satu per satu guru meninggalkan halaman DPRD. Ada yang harus kembali ke sekolah untuk menyelesaikan administrasi, ada yang buru-buru pulang menjemput anak. Perjuangan hari itu masih perlu tindak lanjut mungkin belum berbuah keputusan final. Namun setidaknya, suara mereka telah diucapkan dengan lantang dan dicatat.

Di Tulungagung, ruang-ruang kelas akan tetap terisi esok pagi. Papan tulis akan kembali dipenuhi huruf dan angka. Dan, di depan kelas itu, berdiri guru-guru yang hari ini meminta didengar—bukan untuk kemewahan, melainkan untuk hidup yang lebih layak. Perjuangan PGRI Tulungagung mengingatkan kita bahwa di balik kebijakan dan status kepegawaian, selalu ada manusia yang menggantungkan harapan. Dan harapan, jika terus diperjuangkan, tak pernah benar-benar sia-sia. (Dien)
Penulis : Dien Siboyta
Editor : Wahyudin







